TAX AMNESTY JILID II DIMULAI TAHUN DEPAN, KITA HARUS TAHU APA SAJA?

TAX AMNESTY JILID II DIMULAI TAHUN DEPAN, KITA HARUS TAHU APA SAJA?

Oleh: Della Martina Billiani dan Lisa Utari

Hallo Sobat GCK, sudahkah kalian tahu tentang UU HPP yang digadang-gadang mengandung sebagai Tax Amnesty Jilid II? Yaps, UU HPP atau kepanjangannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah resmi disahkan oleh Pemerintah bersama dengan DPR pada Kamis (7/10/2021). UU HPP diundangkan pada 29 Oktober 2021 menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. UU HPP mengandung poin-poin penting yang mengubah dan menambah sejumlah regulasi terkait perpajakan, salah satunya yakni mengatur Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Badan. Aturan tersebut terkandung pada Bab V Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak UU HPP Pasal 5 hingga Pasal 12 UU HPP. PPS sebagai Tax Amnesty Jilid II tersebut berlaku pada 1 Januari hingga 30 Juni 2020.

Tax Amnesty Jilid II tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan wajib pajak mengungkapkan sukarela atas harta yang belum dilaporkan dalam program pengampunan pajak 2016-2017 maupun dalam SPT tahunan 2020. Kemenkeu bertujuan menghapus denda keterlambatan pembayaran pajak yang telah diterapkan di beberapa negara, seperti Belgia, Kanada, Australia, Jerman, Italia, Yunani, Rusia, dan sebagainya. 

Siapa Sasaran dan Berapa Tarifnya?

PPS menyasar dua kelompok sasaran dengan tarif yang berbeda-beda yakni:

  1. Peserta Tax Amnesty periode 2016-2017. Tarif PPh yang ditetapkan untuk kelompok tersebut adalah sebagai berikut: 
  • 11% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri 
  • 8% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri 
  • 6% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN), dan hilirisasi sumber daya alam (SDA), serta energi baru dan terbarukan (EBT). 
  1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh aset dan belum melaporkannya sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020. Kelompok ini akan dikenakan PPh Final dengan tarif berikut: 
  • 18% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri 
  • 14% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri 
  • 12% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN serta hilirisasi SDA dan EBT. 

Apa Saja Manfaat Tax Amnesty Jilid II?

Tak hanya memberikan manfaat penerimaan pajak kepada negara, Wajib Pajak juga memperoleh keuntungan jika mengikuti Tax Amnesty Jilid II ini yakni WP tidak akan dikenai sanksi administratif perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak atau kurang bayar. Ketentuan sanksi administratif perpajakan kenaikan 200% tersebut seperti yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Selain itu, Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program Tax Amnesty Jilid II juga akan bebas dari tuntutan pidana, karena informasi yang bersumber dari surat pengungkapan harta dan lampirannya tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.

Lalu bagaimana cara mengikuti Tax Amnesty Jilid II?

Wajib Pajak (WP) dapat mengikuti Tax Amnesty Jilid II ini dengan mengungkapkan harta bersihnya melalui Surat Pengungkapan Harta yang disampaikan kepada Direktur Jendral Pajak. Harta bersih dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final. Penghasilan yang bersifat final didapat dari mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Adapun dalam penyampaian pengungkapan harta, Wajib Pajak (WP) perlu melampirkan hal-hal berikut:

  • Bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final
  • Daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan
  • Daftar utang
  • Pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI dalam hal wajib pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia
  • Pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Indonesia, dan/atau SBN.

Setelah semua berkas terpenuhi, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerbitkan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta oleh wajib pajak. Jika ada ketidaksesuaian antara harta bersih dengan keadaan sebenarnya DJP dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan.

Nahh bagaimana Sobat GCK, Sudah siapkah kalian mengikuti Tax Amnesty Jilid II? 

Sumber:

https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2021/11/03/192409726/uu-hpp-sudah-diundangkan-sebagai-uu-nomor-7-tahun-2021

https://money.kompas.com/read/2021/11/04/070100026/poin-penting-perubahan-dan-tambahan-aturan-pajak-di-uu-hpp?page=all#page2

https://www.cnbcindonesia.com/news/20211011100848-4-282889/cuma-6-bulan-ini-fakta-seputar-tax-amnesty-jilid-ii/4

https://ekonomi.bisnis.com/read/20211017/259/1455338/menakar-efektivitas-tax-amnesty-jilid-ii

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5765365/tentang-tax-amnesty-jilid-2-yang-perlu-dipahami-siswa-hingga-mahasiswa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *